Pada Muktamar ke-35 NU yang rencananya akan digelar Agustus 2026 mendatang, harusnya menjadi titik evaluasi sekaligus deklarasi arah baru NU dalam memasuki abad kedua pengabdiannya kepada umat, bangsa, dan negara. Tentunya, figur Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terpilih nanti, idealnya mampu membaca sejarah kepemimpinan NU sebagai miqat atau titik pijakan kemana arah kebijakan organisasi di masa depan.

Transformasi kepemimpinan empat generasi Ketum PBNU sebelumnya. Mereka telah meninggalkan jejak dan karakter yang berbeda sesuai tantangan zamannya masing-masing. Sepertinya kutipan yang sering disematkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa “ setiap zaman ada masanya, dan setiap masa ada orangnya .”

Dari rekam jejak tersebut, NU memiliki khazanah pengalaman yang sangat kaya untuk dijadikan pijakan dalam membangun organisasi yang lebih besar, modern, dan tetap membumi. Seperti halnya yang telah ditinggalkan oleh empat generasi pemimpin NU.

Di era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1984-1999). Ia menjadi prototype kepemimpinan yang sangat dekat dengan akar rumput. Gus Dur bukan hanya tokoh intelektual dan demokrasi, tetapi juga simbol komunikasi kultural NU yang cair, fleksibel, dan tidak birokratis.

Gus Dur juga rutin menghadiri pengajian kampung, sowan kepada para kiai, serta melakukan ziarah kubur ke makam para ulama. Cara sederhana itu sesungguhnya mampu membangun ikatan emosional yang sangat kuat, antara PBNU dengan jamaahnya.

Kehadiran seorang Ketua Umum PBNU di tengah masyarakat kecil menghadirkan rasa dihormati dan diayomi. Bahkan, hal-hal sederhana seperti guyonan ala Gus Dur justru bisa mempererat hubungan antara pimpinan dengan jamaahnya. Bahkan dengan pemberian uang seperlunya kepada para kiai yang sowan kepadanya mampu membangun hubungan batin yang sangat mendalam.

Meski demikian, Gus Dur tetap kritis terhadap pemerintah ketika kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, kritik itu disampaikan dengan elegan, terukur, dan tetap dalam bingkai kebangsaan. Inilah model kepemimpinan yang menjadikan PBNU hadir sebagai pengayom umat sekaligus penjaga moral bangsa.

Di era kepemimpinan KH Hasyim Muzadi (1999-2010). Karakter kepemimpinannya menonjol pada aspek manajemen organisasi yang merangkul semua kalangan. Sebagai Ketua Umum, KH Hasyim Muzadi mampu membangun hubungan harmonis lintas organisasi Islam, lintas agama, bahkan lintas bangsa.

Pada masa kepemimpinannya, NU tampil kuat dalam diplomasi internasional melalui pembentukan International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Melalui forum internasional ini, NU didorong menjadi organisasi Islam moderat yang aktif membangun dialog perdamaian dunia.

Di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik internasional, model diplomasi seperti ini menjadi sangat relevan untuk dikembangkan kembali. NU memiliki potensi besar tampil sebagai kekuatan moral dunia yang mampu menjadi juru damai non-pemerintah.

Di dalam negeri, kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi juga dikenal mampu menjaga harmoni hubungan NU dan Muhammadiyah. Kebersamaan KH Hasyim Muzadi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin kerap menjadi simbol kuat persatuan umat Islam Indonesia.

Di era kepemimpinan KH Said Aqil Siradj (2010-2021). Gaya kepemimpinannya memadukan keberanian mengkritik pemerintah dengan semangat membangun peradaban, dan penguatan sumber daya manusia NU. Hal ini dibuktikan dengan diakuinya Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, untuk mengenang jasa dan peran besar para ulama serta santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kiai Said juga memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan kader NU. Kampus-kampus NU berkembang pesat di berbagai daerah, termasuk penguatan jejaring pendidikan luar negeri. Pembangunan universitas dan rumah sakit NU yang dirintis pada masa kepemimpinannya menjadi fondasi penting yang harus terus dilanjutkan pada masa mendatang.

Di kancah Internasiona, Kiai Said menjalankan program pengiriman kader NU untuk belajar ke Timur Tengah. Hal ini menunjukkan visi besar PBNU dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang lebih luas dan terbuka.

PBNU di era itu juga menggelar konferensi internasional sebagai ikhtiar dalam menggaungkan nilai-nilai Islam damai di tingkat dunia. Langkah ini diperlihatkan dengan menggelar International Summit of the Moderate Islamic Leaders (ISOMIL).

Sedangkan di era kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (2021-2026). Karakter utama kepemimpinannya adalah penataan administrasi organisasi yang lebih modern dan terintegrasi dengan munculnya platform Digitalisasi Data dan Pelayanan (Digdaya) Nahdlatul Ulama yang berperan sebagai pusat integrasi, pengelolaan, dan visualisasi data. Kebijakan manajemen satu pintu melalui sistem administrasi PBNU menjadikan tata kelola organisasi lebih tertib, terkontrol, dan terukur.

Konsep ini memang memunculkan kesan lebih ketat dan birokratis, namun memiliki tujuan besar dalam membangun akuntabilitas kelembagaan NU secara profesional. Penataan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan organisasi yang lebih terintegrasi menjadi warisan penting yang perlu disempurnakan secara lebih dinamis dan elegan di masa depan.

Di abah kedua ini, Gus Yahya menghadirkan tagline “Merawat Jagat Membangun Peradaban” menjadi wujud kontribusi nyata kehadiran organisasi yang didirkan para ulama pesantren. Dari tagline ini warga nahdliyin dikenalkan dengan Fikih Peradaban, suatu inisiatif untuk menyegarkan keadaban beragama dan merespons tantangan zaman melalui halaqah-halaqah yang diadakan menjelang satu abad NU.

Di kancah Internasional, PBNU juga memperkenalkan Fikih Peradaban melalui The International Conference on the Fiqh of Civilization (Muktamar Internasional Fikih Peradaban). Kemudian di forum dialog lintas budaya dan agama, PBNU menggelar Forum Agama G20 atau Religion of Twenty (R20).

Bahkan peran NU dalam perdamaian dunia, PBNU ikut merumuskan Solusi atas krisis global dan konflik kemanusiaan, seperti tragedi di Timur Tengah melalui forum International Summit of Religious Authorities (ISORA). Langkah ini sebagai ikhtiar untuk memperluas peran NU dalam mengatasi problem dan konflik di tingkat global.

Dari keempat era kepemimpinan tersebut, NU sejatinya memiliki “madu peradaban” yang dapat dipadukan menjadi arah baru organisasi. Filosofi NU yang berbunyi: Al-Muhafadhatu ‘Alal Qadiimish-Sholih Wal Akhdzu Bil Jadiidil Ashlah (Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

Kaidah tersebut menjadi landasan penting untuk merawat warisan kepemimpinan yang positif sekaligus melakukan inovasi sesuai tuntutan zaman.

Ke depan, PBNU perlu memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah, civil society, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam rangka menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. NU juga perlu mengedepankan sistem meritokrasi dalam mendorong kader-kader terbaiknya mengisi ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan negara, baik di sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, diplomasi, maupun lembaga-lembaga negara lainnya.

Dengan demikian, kehadiran NU tidak hanya menjadi kekuatan moral dan sosial keagamaan, tetapi juga menjadi mitra strategis negara dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, moderat, dan berkemajuan. Semoga Nahdlatul Ulama terus istiqamah menjadi pelita peradaban bagi umat, bangsa, dan dunia. bal/ris