JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Polemik yang sempat terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjadi perbincangan hangat, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dalam podcast Gaspol yang dimoderatori Tatang Guritno dan Fitria Farisa, Ketua PBNU Mohammad Syafi’ Alielha buka-bukaan soal tambang yang menjadi salah satu pemicu konflik internal PBNU.

Dalam podcast tersebut, Tatang sempat menyampaikan pendapat Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf, bahwa yang mengurusi konsesi tambang tersebut adalah Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Karena yang menjadi Direktur Utama dan Ketua Yayasannya adalah Gus Yahya.

Pertanyaan tersebut dibenarkan oleh Mohammad Syafi’ Alielha yang akrab disapa Savic Ali. Namun, ia meluruskan, jika persoalan konsesi tambang tersebut Gus Yahya sebenarkan justru tidak mengetahui apa-apa. “Pada dasarnya Gus Yahya itu sebagai Direktur Utama dan Rais Aam (KH Miftachul Akhyar) sebagai Komisaris Utama. Sesuatu diantara saya dan teman-teman sebenarnya menyayangkan. Harusnya kan bisa mencari orang lain, misalnya dari kalangan professional,” tutur Savic dalam Podcast Gaspol, Sabtu (16/5/2026).

Savic menambahkan, meski posisi Gus Yahya sebagai Direktur Utama, namun dirinya tidak ikut-ikutan terlibat terkait pengelolaan tambang. “Gus Yahya itu direktur utama bukan berarti kendali ke Gus Yahya. Karena Gus Yahya itu tipe orang yang orang mendelegasikan orang, istilah jawanya pasrah bongkokan,” terang Savic.

Nah untuk urusan tambang, lanjut Savic, Gus Yahya memasrahkan hal itu kepada Bendaraha Umum Gudfan Arif. “Nah, praktis tambang diurus oleh Gudfan. Dan Gus Yahya sebenarnya detail-detailnya enggak sepenuhnya tahu. Saya sering bertanya sama dia (Gus Yahya), ‘sampeyan tahu nggak batas-batas WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) itu di mana? Melibatkan berapa kabupaten? (Gus Yahya) juga nggak tahu,” katanya.

Bahkan saking percayanya terhadap orang yang ditugasi, tambah Savic Ali, Gus Yahya tidak pernah mengecek hasil kerjaannya. “(Gus Yahya) tidak pernah mengirim orang ke sana untuk ngecek juga tidak pernah. Itu sudah urusane Gudfan. Yang mengetahui urusan tambang itu tidak banyak, dan mungkin satu-satunya yang mengetahui urusan tambang itu ya Gudfan, dan Gudfan itu kumpulnya sama Gus Ipul,” tegasnya.

Artinya, lanjut Savic, sejauh ini Gudfan dalam bekerja kordinasinya dengan Gus Ipul. Jadi kalau Gus Ipul mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal tambang, tidak benar juga. Karena dokumen keseluruhan berada di Gudfan. “Kalau semua pengurus PBNU di tanya soal tambang, pasti bilangnya Gus Gudfan, karena urusan itu sudah dipasrahkan Gus Yahya kepada Gus Gudfan,” katanya.

Sementara Gus Yahya sendiri, kata Savic, memikirkan hal-hal yang menjadi prioritasnya. Misalnya, terkait program internasional, penataan organisasi lewat aplikasi karena jumlah pengurus NU di Indonesia itu mencapai ribuan orang. “Pengurus NU itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu jika sampai banom-banom. Kalau tidak dikelola lewat IT bagaimana? Makanya Gus Yahya ngotot memakai IT dan sekarang dikembangkan melalui program Digdaya,” ungkapnya.

Terkait mitra pengelolaan konsesi tambang, menurut Savic, banyak pihak menaruh minat untuk menjalin kerja sama pengelolaan tambang dengan PBNU. "Tapi mungkin ada insecurity karena ada pihak-pihak lain yang pada dasarnya juga bukan mau mengambil alih menawarkan diri untuk jadi partner," kata Savic.

Tawaran kerja sama dari luar ini diduga memicu ketidaknyamanan bagi Sekretaris PBNU H Saifullah Yusuf, yang berada di kubu Rais Aam Miftachul Akhyar, saat menghadapi pihak luar yang mendekat. "Urusan ABC kan itu kalau jalan urusannya banyak gitu-gitu kan ada urusan yang manajemen, ada urusan infrastruktur, ada urusan transportasi, ada urusan ya macam-macam lah gitu-gitu," kata Savic.

Kendati masalah tambang ikut berpengaruh, dinamika perbedaan karakter antara Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dinilai jauh lebih mendominasi perselisihan. "Ada faktor karakter," katanya.

Perbedaan sifat antarpemimpin ini berujung pada munculnya surat tuntutan agar Gus Yahya menanggalkan jabatannya selaku Ketua Umum PBNU, yang diteken langsung oleh Kiai Miftachul Akhyar.

Krisis kepercayaan dari Rais Aam terhadap Ketua Umum menjadi latar belakang kuat yang memisahkan keduanya ke dalam dua kubu berbeda. "Mungkin Rais Aam itu saya kira tipe orang tua kami yang ibaranya memang 'anak itu harus nurut orang tua', Rais Aam saya kira berkali-kali bicara bahwa ya harus sami'na wa atho'na (dengarkan dan patuhi)," kata Savic.

Di sisi lain, karakter Yahya Cholil Staquf yang selalu mengedepankan pertimbangan rasional dianggap berseberangan dengan tradisi kepatuhan mutlak kepada ulama di lingkungan PBNU. “Frekuensi komunikasi antara Ketua Umum dengan Rais Aam paling sering itu ya eranya Gus Yahya (dibanding eranya Kiai Said dengan Kiai Miftachul Akhyar kala itu). Karena karakternya berbeda, akhirnya sering kurang nyambung,” pungkasnya. kom/ris