JOMBANG (SuaraNahdliyin.id) – Pemkab Jombang merespons cepat langkah persiapan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas pada 27–31 Agustus 2026 mendatang. Hal ini pun mendapat apresiasi dari panitia.

Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemkab Jombang dalam menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

"Kami atas nama Panitia Lokal Muktamar NU ke-35, keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan MWCNU Jombang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran," ujar Gus Rozaq, saat audiensi dengan Bupati Jombang H Warsubi dan jajaran OPD di ruang kerja Bupati, Kamis (16/7/2026).

Gus Rozaq menyebutkan, sinergi antara pemerintah daerah, Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, dan struktur Nahdlatul Ulama dinilai menjadi modal penting untuk menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

"Dukungan ini menjadi penyemangat bagi kami dalam mempersiapkan penyambutan para kiai, ulama, dan utusan pengurus NU dari seluruh Indonesia," ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, Gus Rozaq memaparkan perkembangan persiapan yang telah dilakukan panitia lokal. Menanggapi laporan itu, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang siap mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan Muktamar NU ke-35 berlangsung aman, tertib, dan sukses.

"Beliau sangat bahagia dan bersyukur ketika Tambakberas resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Bagi Pemkab, ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan yang harus dijaga bersama," tutur Gus Rozaq.

Menurut Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu, dukungan pemerintah daerah menunjukkan keseriusan Pemkab Jombang dalam menyukseskan agenda lima tahunan Nahdlatul Ulama tersebut.

"Pak Bupati memberikan dukungan penuh. Beliau menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 harus berjalan lancar karena membawa nama baik Kabupaten Jombang di tingkat nasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemkab Jombang membentuk tim khusus lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung seluruh kebutuhan penyelenggaraan. Tim khusus yang dibentuk akan bekerja bersama panitia lokal guna memastikan seluruh aspek penyelenggaraan siap sebelum muktamar dimulai.

Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam pembenahan, di antaranya peningkatan akses jalan menuju lokasi acara, pengaturan lalu lintas, penyediaan akomodasi bagi peserta, kesiapan layanan kesehatan, pengamanan, hingga pengelolaan kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. (nhr)